Mari kita pantau kebijakan PPN pada faktur SRC

Rencana kebijakan perpajakan pemerintah kembali menjadi polemik. Kali ini terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang sehari-hari dan sejumlah sektor jasa strategis seperti pendidikan dan jasa kesehatan.

Contents hide

1. Kehebohan itu tidak mungkin terjadi jika transparansi dan sosialisasi tidak dikedepankan

1.1. Jangan harap masyarakat bisa bebas mengakses RUU Omnibus

1.2. Jika pemerintah sudah berpikiran terbuka dan menjelaskan dalam bahasa

Kehebohan itu tidak mungkin terjadi jika transparansi dan sosialisasi tidak dikedepankan

dan tidak membuat kepentingan politik dalam ruang yang sangat kecil.

Penulis menekankan kalimat terakhir di atas karena upaya

penyederhanaan ketentuan PPN dalam paket omnibus legislasi tampaknya dikirim ke Senayan dengan tergesa-gesa.

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, omnibus law selalu muncul secara tiba-tiba, kurangnya transparansi, dan pembahasan sering kali menyela antrean Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Jangan harap masyarakat bisa bebas mengakses RUU Omnibus

jika media massa tidak membocorkannya atau media sosial viral. Klarifikasi dari pihak berwenang dan juru bicara pemerintah, seperti biasa, datang kemudian setelah topik menjadi liar.

Baca Juga: Naskah Lengkap UU SRC Berniat Pajak Pangan Pokok

Oleh karena itu, wajar dan sangat tepat jika hal ini menjadi sorotan publik yang didera berbagai masalah ekonomi dan sosial akibat pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Jika pemerintah sudah berpikiran terbuka dan menjelaskan dalam bahasa

yang paling sederhana dari awal, orang bisa memahaminya.

Hal ini terutama terkait dengan maksud dan tujuan penghapusan kebutuhan dasar serta pelayanan pendidikan dan kesehatan dari daftar barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.
makna tersembunyi

Permasalahan muncul ketika masyarakat – dengan keterbatasan akses dan pengetahuan – menganalisis butir-butir Pasal 4A UU PPN yang telah dihapuskan dalam RUU KRK.

Khususnya yang berkaitan dengan perbekalan dasar, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan dari daftar barang dan jasa, tidak dikenakan PPN.

Siapa pun yang tidak terbiasa dengan pajak pasti akan menyimpulkan bahwa negara akan mengenakan pajak atas barang dan jasa tersebut. Tidak ada yang salah dengan kesimpulan ini. Dan sepertinya itulah rencananya.

Baca juga: Soal pajak sembako BKF: Selama ini kita cenderung tidak membebani masyarakat…

Meskipun tampaknya ada maksud tersembunyi lain di balik usulan kebijakan yang bisa jadi mulia, upaya reformasi pajak ini tampaknya menyederhanakan aturan PPN. Yakni, memperjelas definisi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang selama ini rancu dan multitafsir.

Dalam hal ini, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN kemungkinan akan dibagi menjadi dua kelompok.

Pertama, barang dan jasa yang menjadi subjek pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan.

Kedua, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN secara permanen, seperti uang, surat berharga, jasa pemerintah, dan jasa keagamaan.

Tentang topik sensitif yang menjadi polemik, jika analisis ini benar, pemerintah tidak akan terlalu kejam dalam mengenakan pajak atas barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama rakyat jelata.

Baca juga: Pembicaraan dengan Bank Dunia, Pemerintah Bicara Lagi Soal Pajak Sembako

Kementerian Keuangan juga beberapa kali menjelaskan bahwa hanya kebutuhan dasar, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan kelas premium yang dikenakan pajak. Lapisan tarif yang meringankan konsumen juga diperhitungkan.

Namun, belum jelas apa definisi dari “premium”. Janji itu hanya sebatas kata dari penguasa yang tidak tertulis jelas dalam UU MK.

Mungkin dan rupanya pemerintah menepati janji dalam Pasal 16B UU PPN. Jika asumsi ini benar, berarti kebutuhan dasar, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan termasuk dalam barang atau jasa strategis tertentu yang dapat diberikan keringanan PPN.

Jika demikian halnya, barang-barang konsumsi dasar, pendidikan dan pelayanan kesehatan masih dapat dibebaskan dari PPN. Kemungkinan ini kemungkinan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan negara (PP).